Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Pusat Pelayanan

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
Memperpendek proses pelayanan;
Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana dalam menyusun Standar Pelayanan, penyelenggara harus mengikutsertakan masyarakat dan pihak yang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan diatur pada PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS Provinsi Riau membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Dalam menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, Kepala BPS telah menetapkan Peraturan Kepala BPS No. 78 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Provinsi Riau merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Riau yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:

Pelayanan Perpustakaan (Offline dan Online);
Pelayanan Konsultasi Statistik (Offline dan Online);
Pelayanan Penjualan Publikasi (Offline);
Pelayanan Penjualan Publikasi (Online);
Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik (Offline);
Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik (Online) dan
Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik (Offline dan Online);

Unduh Perka 78 Tahun 2020

JENIS LAYANAN PST BPS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pelayanan Perpustakaan (Offline dan Online);
Pelayanan Konsultasi Statistik (Offline dan Online);
Pelayanan Penjualan Publikasi (Offline)*;
Pelayanan Penjualan Publikasi (Online)*;
Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik (Online)*

Selengkapnya Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah)

Motto Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Pelayanan Statistik Terpadu
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Praja Sakti (Bunga) No. 11 Tembilahan 29211
Telp (0768) 22489
Email : ipds1403@bps.go.id

Kontak Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan:

Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan perpustakaan
Website : https://pengaduan.bps.go.id
E-mail : bps1403@bps.go.id
Telp / Whatsapp : +62 768 22489

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Pusat Pelayanan

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan